Indonesian Nursing Bill Update

DPR Perlu Prioritaskan RUU Keperawatan
Tegal, Kompas – Persatuan Perawat Nasional Indonesia mendesak DPR memasukkan Rancangan Undang-undang Keperawatan dalam Program Legislasi Nasional 2011 dan segera mengesahkannya menjadi UU. Hal itu karena UU tersebut dinilai sangat penting untuk mengatur profesi perawat serta melindungi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perawat.
Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers menjelang penutupan Musyawarah Provinsi VIII Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah di Kota Tegal, Sabtu (4/12). Ketua Umum PPNI Pusat Dewi Irawaty mengatakan, sebelumnya RUU Keperawatan dijanjikan masuk dalam Prolegnas 2010 dan diprioritaskan. Namun, dari informasi yang diperoleh, RUU Keperawatan tidak dimasukkan ke prolegnas. Bahkan ada indikasi urusan yang tercantum dalam RUU Keperawatan akan dimasukkan dalam RUU Tenaga Kesehatan.
Padahal, menurut Dewi, perawat merupakan profesi yang perlu diatur dengan UU tersen- diri. Dengan UU, perawat bisa tegak sebagai profesi serta masyarakat bisa mendapat layanan yang jelas.
Dalam RUU Keperawatan, lanjutnya, diatur antara lain praktik keperawatan, orang- orang yang bisa menjalankan praktik keperawatan, serta cara mendapat kewenangan menjadi perawat. ”Aturan ini mengacu pada aturan internasional,” katanya.
Jumlah perawat di Indonesia sekitar 500.000 orang. Perawat merupakan profesi yang sangat penting dalam melayani masyarakat karena mereka yang pertama kali menghadapi pasien yang tiba di rumah sakit. Jika tuntutan itu tidak dikabulkan, itu menandakan DPR tidak memahami substansi RUU tersebut.
Ketua PPNI Jawa Tengah Edy Wuryanto menambahkan, semua perawat dan pengurus PPNI Jateng melalui Musprov VIII 2010 menyatakan prihatin dan kecewa atas rendahnya komitmen DPR tersebut.
Menurut Edy, ”UU ini akan mengikat perawat agar memberikan pelayanan perawatan yang baik, sesuai kaidah keperawatan,” ujarnya. Selain itu, UU Keperawatan juga diperlukan agar perawat Indonesia bisa berkompetisi dengan perawat dari luar negeri. Selama ini mereka diperlakukan sama dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada umumnya sehingga gajinya lebih rendah.(WIE)
source : http://cetak.kompas.com/read/2010/12/06/03090857/.dpr.perlu.prioritaskan.ruu.keperawatan

Incredible!

Oleh: Syaifoel Hardy
Tujuh tahun lalu, ketika masih bekerja di Dubai, saya pernah sakit dan harus mondok di Rashid Hospital selama 6 hari. Kejadian yang sama terulang kembali dua tahun kemudian, empat hari lamanya. Dua kali dirawat di rumah sakit yang sama, dua kali itu pula dua orang teman saya, keduanya berwarga–negara India, yang membantu banyak kebutuhan saya selama di rumah sakit.
Jujur saja, karena salah satu orang India tersebut, sebut saja Abdul Karim namanya, rekan se-flat waktu itu, maka wajar jika dia yang lebih banyak membantu ketimbang rekan-rekan se bangsa. Sedangkan yang satu lagi, Zahoor, adalah rekan kerja di kantor, yang pula tinggal tidak jauh dari tempat saya tinggal, tidak sedikit sumbangsihnya di kala saya sangat membutuhkan bantuan, kalau terlalu berlebihan bila saya katakana hutang budi.
Tujuh tahun berlalu sudah. Kami tidak lagi tinggal di satu tempat, satu kota, Dubai, karena saya pindah ke Qatar tiga setengah tahun lalu. Apalagi satu tempat kerja. Tapi jasa baik mereka terhadap saya kala sakit waktu itu, tetap melekat dalam benak. Mereka perlakukan saya bahkan melebihi seorang saudara.
Bagaimana saya sanggup melupakan kebaikan ini?
*****
Sebulan sebelum Idul Adha bulan lalu, keduanya sakit. Keduanya, yang hingga saat ini masih memegang status residence visa Dubai, perlu dirawat di rumah sakit. Keduanya putuskan untuk pulang ke tanah air mereka, India. Karena selain biaya perawatan dan pengobatan yang lebih murah, sanak kerabat lebih dekat. Keadaan mereka beda dengan kondisi fisik saya waktu itu, lantaran benar-benar emergency dan berisiko tinggi jika harus balik ke Indonesia. Lagi pula, Alhamdulillah biaya pengobatan dan perawatan saya ter-cover oleh asuransi. Sedangkan bagi mereka, asuransi bukan pertimbangan pertama. Continue reading Incredible!