Jobless among Indonesian Nurses: Whose Responsibility?

http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/12/jobless-among-indonesian-nurses-whose-responsibility/
by Syaifoel Hardy
Tanggal 28 Februari lalu saya diundang untuk memberikan kuliah umum di sebuah STIKES swasta di Bangkalan Madura. Dari Surabaya terminal bus, saya dijemput oleh seorang rekan lama, perawat senior yang bekerja di sebuah Puskesmas kecil di bagian pantai Utara Sampang. Kami berdiskusi lama hingga larut malam.

Ketika bertanya berapa jumlah perawat yang bekerja di tempatnya, Puji Prihandoko, nama perawat tersebut, bilang, ada lima orang. Namun hanya satu yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selebihnya adalah tenaga sukarelawan (Sukwan), yang berpenghasilan tidak menentu. Terkadang Rp 400 ribu/bulan, meski kemungkinan bisa hanya Rp 25 ribu saja.

Puji terbengong ketika saya tanyakan berapa lama kira-kira status Sukwan ini harus berjalan.

Pada bulan yang sama, saat saya ke STIKES Yarsi di Lombok, mendapatkan gambaran serupa. Irwan, Ketua BEM STIKES Yarsi, yang menemani saya seharian di sana mengungkapkan, bahwa generasi muda Lombok banyak memimpikan untuk jadi PNS, meskipun mengetahui bahwa kemampuan Pemerintah untuk mengangkat perawat yang baru lulus adalah 0%, sebagaimana pula yang dikemukakan oleh Abdul Muin, Ketua Jurusan Keperawatan STIKES Yarsi.

Apa yang terjadi di Kecamatan Sukobanah Madura serta fenomena yang ada di Lombok ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran status pengangguran perawat Indonesia yang berada di Tanah Air. Belum lagi di Jawa, di mana jumlah lembaga pendidikan keperawatannya ratusan. Menurut Abdul Muin, tidak kurang dari 600 buah lembaga pendidikan keperawatan saat ini di Indonesia. Tuntutan perkembangan jumlah lembaga pendidikan ini tidak diikuti secara seimbang dengan jumlah kesempatan kerja yang ada di Indonesia.

Jika setiap lembaga pendidikan, katakanlah menelorkan sekitar 80 lulusan per tahun, itu berarti terdapat tambahan tiap tahunnya 48,000 lulusan. Di satu pihak, memang ratio jumlah perawat dengan penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 menurut Bapenas, rationya sekitar 59.6 per 100.000 penduduk. Waktu itu jumlah lembaga pendidikan kita berkisar 400 an. Tahun ini, peningkatannya drastis 50%, otomatis pula angkanya naik tajam. Itu kalau mereka bekerja. Bagaimana jika tidak?

Dampak dari menggelembungnya jumlah institusi pendidikan keperawatan kita ternyata ‘negatif’. Hal itu terbukti dengan semakin besarnya jumlah pengangguran yang menurut Shinta Susilowati, senior keperawatan di Jakarta, yang pada tahun 2006-an saja sudah mencapai 100.000 lebih. Lantas, mengapa ini terjadi? Tanggungjawab siapa serta bagaimana menyegahnya agar tidak merembet seperti penyakit menular?

Students

Menurut Haris, pemilik yayasan STIKES Ngudia Husada Madura, mayoritas mahasiswanya beranggapan, bahwa memasuki pendidikan keperawatan bukanlah pilihan pertama mereka. Mereka terpaksa memilih pendidikan keperawatan, lantaran gagal dalam seleksi test masuk perguruan tinggi negeri. Problematika yang sama sebenarnya banyak terjadi di kampus-kampus keperawatan. Keponakan saya sendiri memilih masuk Poltekes Malang sesudah gagal di Fakultas kedokteran Universitas Brawijaya.

Meski bukan satu-satunya faktor penentu, peran motivasi ini besar sekali sebagai media pendorong minat belajar serta kualitas tenaga keperawatan kita. Unsur lainnya yang juga berpengaruh antara lain: minat belajar serta intensitasnya, interaksi sesama mahasiswa, dll.

Akibatnya, memang produk perawat kita yang sebenarnya ‘kualitas’ pendidikannya jauh lebih baik dibanding keluaran tahun 70-80-an, kenyataannya, begitu pengakuan Haris yang juga Ketua I PPNI Jatim, jadi beda. Repot sekali mengatur anak-anak sekarang yang notabene mahasiswa S1 bahkan S2. Mulai dari rambut panjang, dikuncir, main facebook waktu kuliah, mbolos, nyontek skripsi, malas belajar hingga penelitian yang keasliannya diragukan.

Padahal, pada tahun 70-80 an, tingkat pendidikan mereka SPK atau paling banter D3, yang ternyata lebih mudah ‘diatur’. Salah satu hal yang membuat beda adalah, pada tahun 70-80 an, mereka memasuki pendidikan keperawatan lantaran motivasi dari ‘dalam’.

Meski tidak didukung oleh statistic akan masalah ini, saya membenarkan.

Guna menghasilkan lulusan yang berkualitas, betapapun canggihnya fasilitas yang dimiliki pihak sekolah, atau berkualitasnya para tenaga dosen, akan tetapi jika mahaiswanya sendiri kurang serius dan tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, bagaimana kita mampu menghasilkan lulusan yang handal serta mampu bersaing dengan perawat-perawat dari negara lain? Makanya tidak heran, di lapangan, kita sering menjumpai perawat-perawat yang dinas sambil belanja. Dinas tapi pekerjaan di luar lebih diutamakan. Dinas tapi korupsi besar. Dan yang tidak kalah parahnya, banyaknya tenaga terampil dan berkualitas di lingkungan keperawatan tidak diikuti oleh kenaikan kualitas pelayanan keperawatan yang significant.

Salah satu bukti yang saya ketahui pada saat adik saya sakit dan di rawat di sebuah RS swasta (padahal swasta). Betapa saya tidak mengeluh melihat perawat asyik nonton televisi sementara pasien dan keluarganya tidak tahu status perkembangannya. Jarum kanula nempel lebih dari satu minggu, katanya nunggu diganti jika ada infeksi. Kamar pasien yang baunya menyengat. Banyak perokok lalu lalang di ruangan, dibiarkan. Sampai tega saya bertanya kepada perawatnya: “Anda lulusan mana?” ini di Malang. Belum lagi di pelosok-pelosok di mana masyarakat tidak atau kurang kritis menuntut hak-hak konsumen.

Socio-cultural

Seorang aktivis mahaiswa Universitas Mataram, Heriyanto, yang akrab saya panggil Anto ketika ketemu di kampus, mengatakan bahwa orang Lombok atau NTB masih membanggakan status PNS. Meski banyak orang Lombok yang bekerja di luar negeri, tapi sebatas pada tenaga non-terampil, bukan keperawatan. Karena itu, yang perlu menjadi sorotan di sini adalah mindset masyarakat.

Eldien, staff STIKES Yarsi mengiyakan, ketika awareness program bagi orangtua mahasiswa sangat perlu. Mereka perlu penjelasan, lewat pertemuan-pertemuan rutin, tentang berbagai issue. Bukan hanya sewaktu penerimaan mahasiswa, atau wisudanya saja.

Parahnya, seperti yang terjadi di Madura, orangtua banyak yang rela kalaupun harus mengeluarkan duit berjut-jut supaya anaknya bisa jadi PNS. Jadi, iming-iming untuk dapat gaji besar dengan bekerja di luar negeri, kurang mendapatkan respon positif. Mereka lebih ‘menyukai’ status Sukwan, meski ‘tidak dibayar’. Payah memang!

Campus

Proses belajar mengajar yang hanya mengandalkan tumpuan pada kurikulum saat ini sudah bukan jamannya lagi. Sebaliknya, orientasinya harus pula berkiblat kepada lapangan yang nyata. Untuk apa mendapatkan Indeks Prestasi (IP) 3.5) tapi sulit mendapatkan kerja. Lebih baik IP 3.5 tapi mudah dapat kerja kan?

Cuti bulan lalu saya ketemu Ketua Jurusan Poltekes Malang, Tri Anjaswarni. Kepada beliau saya sampaikan feedback, bahwa selama dua puluh tahun terakhir ini, setiap kali ada rekrutmen dari luar negeri, yang penyelenggaraannya lewat test (tulis dan atau interview), selalu hasilnya ‘mengecewakan’. Saya katakan mengecewakan karena yang lolos test jauh dari target (harapan).

Ambillah contoh: rekrutment ke Hamad Medical Corporation-Qatar tahun 2010 lalu. Mereka membutuhkan tenaga perawat sebanyak 150 orang. Dari tidak kurang dari 500 orang yang daftar. Yang lulus hanya 40 orang menurut PT Lansima yang saya kontak lewat telepon pada sekitar Juli.

Persoalan ini saya sampaikan, juga kepada Pimpinan STIKES Bangkalan. Sejauh mana sebenarnya peran kampus dalam turut mempertanggung-jawabkan kualitas lulusannya? Sementara visi dan misi STIKES atau POLTEKES rata-rata: Ready to use and Go International. Realitasnya, baru masih mau berangkat, sudah berguguran. Coba dilihat, berapa jumlah lulusan yang bisa menulis CV dengan baik? Kalaupun bisa paling nyontoh, tanpa memahami maknanya. Demikian pula jika mau mengukur kesiapan dalam menghadapi interview.

Dua lembaga tersebut sepakat bila sudah saatnya ada semacam kelonggaran kurikulum pendidikan keperawatan kita. Minimal, mahasiswa sebelum lulus harus dibekali ketrampilan, misalnya menulis Curriculum Vitae (CV) dengan baik, memiliki ketrampilan teknik menghadapi interview, kemampuan writing skills yang handal, serta yang tidak kalah perannya adalah mampu mengidentifikasi langkah-langkah praktis dalam mencari kerja.

Saya tidak setuju akan anggapan, bahwa perawat Indonesia ketrampilannya kalah dengan perawat India, Filipina, Inggris, Australia atau Amerika. Yang lemah sebenarnya adalah pengelolaan pendidikan selama di kampus. Memang, guna menjangkau ke arah sana, perlu pembenahan yang paripurna.

Dosen-dosen ini perlu ditata lagi kriterianya. Jangan lulusan S1 ngajar S1. Atau, biarpun lulusan S2 kalau yang diajarkan materi yang bukan spesialisasinya, ya….kurang pas lah! Karena bisa nge-blocked di tengah jalan.

Tapi bagaimana jika kita belum memiliki system pendidikan keperawatan spesialisasi seperti yang dibutuhkan? Inilah PR besar kita. Bukankah kita sudah memiliki cukup banyak professor dan doctor keperawatan lulusan luar negeri? Mereka, kendala kita, belum dimanfaatkan dengan maksimal, baik oleh Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan Nasional dan Partai Politik.

Akibatnya, kualitas pendidikan keperawatan kita merambat. Jauh di bawah sistem pendidikan jurusan umum lainnya, seperti teknik, ekonomi, pendidikan dan ‘tetangga’ dekat kita kedokteran, yang spesialisasinya sudah merantak di mana-mana. Dan…, mapan!

End Users

Employer atau istilahnya pemilik perusahaan (pengusaha), pantas jual mahal. Tidak peduli apakah itu rumah sakit (RS), klinik, atau perusahaan industri. Artinya, mereka pasti menginginkan pegawai yang terbaik. Mereka butuh mencari karyawan yang tahan banting, handal, cakap, terampil, pinter dan (barangkali-ini yang terjadi di Indonesia-IP nya juga tinggi).

Guna memenuhi persayaratan ini, tidak gampang. Di sebuah RSU di Malang saja misalnya, kalau mau magang, lulusan perawat ini harus bayar, sekitar Rp 500 ribu. Saya heran! Lho, mau mencari kerja koq malah harus bayar? Selama menjadi mahasiswa, harus bayar mahal. Mencari tempat praktik sulit. Cari pasien, rebutan. Karena 1 pasien dikelilingi oleh 10 mahasiswa. Itu belum termasuk mahasiswa bidang kesehatan lain. Sesudah lulus pun, koq seperti ini?

Pengusaha umumnya profit oriented. Oleh sebab itu, kata Hilmi, Ketua Jurusan Keperawatan di Poltekes Soetomo, bila mahasiswa mau praktik di perusahaan/industry, contoh lainnya, sulit ditembus. Padahal, ke depan, perusahaan-perusahaan ini butuh pelayanan kesehatan yang ditangani oleh perawat buat karyawannya.

Lucunya, di lain pihak, perusahaan ini rata-rata ‘pelit’ jika pabrik-pabriknya jadi lahan praktik. Bagaimana mungkin mahasiswa ini mendapatkan pengalaman nyata di lapangan apabila kesempatan untuk ke sana selama masa proses belajar terhambat?

Di sinilah pentingnya peranan pengelola pendidikan untuk mendekati Dinas Kesehatan beserta jajarannya dalam masalah perolehan lahan pratik bagi mahasiswa. Karena, sebagaimana diketahui saat ini, dunia industri berkembang amat pesat. Akan tetapi, perkembangan ini tidak dibarengi dengan kompetensi perawat pemula yang seimbang di bidang keperawatan industri.

Government

Di sisi Pemerintah, baik itu daerah atau pusat, seharusnya juga turut ‘mendengarkan’ keluhan lembaga pendidikan, seperti di atas. Pemerintah daerah atau dinas kesehatan setempat misalnya, harusnya juga memberikan keleluasaan lembaga pendidikan ini untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke instansi/lembaga/perusahaan di mana mahasiswa bisa pratik. Sehingga kesenjangan yang selama ini ada, di tengah sulitnya mencari pasien, dapat dikurangi.

Demikian pula dalam hal lapangan pekerjaan. Direktur Melorita, Dr. Sultan Mohammed, dari Kuala Lumpur, beberapa tahun lalu pernah menjajaki kemungkinan membantu pemberangkatan perawat Indonesia ke Arab Saudi. Tidak tanggung-tanggung, Kementrian Pertahanan Keamanan dan ARAMCO sasarannya, yang menawarkan gaji cukup besar. Tapi apa jadinya?

Ketika saya tanya bagaimana hasil pertemuannya di Jakarta, beliau bilang: “It is too birocratic. It is difficult to approach the departments who deal with overseas recruitment in Indonesia!” Sebuah kisah ironi yang sangat berbeda jauh dengan India atau Filipina yang pemerintahannya amat mendukung perolehan pekerjaan bagi penduduknya di luar negeri.

Cerita dari Ika Octoviana juga demikian. Perawat asal Magelang yang baru saja datang ke Qatar dan direkrut melalui PT Lansima ini, dua pecan lalu ketemu saya. Dia mengaku, hanya tujuh orang yang baru berangkat dalam rekrutmen yang sudah berjalan hampir satu tahun ini. Beruntung, katanya, dia hanya bayar Rp 5 juta. Coba yang melalui Propusnakes! Biayanya bagi peserta, mencapai Rp 20 juta. Memang, di negeri ini, selagi prosesnya bisa dipersulit, mengapa dipermudah?

Oleh sebab itu, pihak Qatar juga ‘mengeluh’. Apa tidak ada jalan lain untuk mempermudah proses rekrutment yang berbelit ini? Mulai dari ijazah dan transkrip yang harus di-inggriskan, passport yang bertele-tele pengurusannya, perolehan Surat Ijin Pratik (SIP) bagi perawat yang tidak jelas prosedurnya dari daerah satu ke lainnya, hingga pembayaran fiscal serta biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat pada PT yang ‘mencekik’.

Apa sebenarnya yang kita kehendaki dengan membengkaknya jumlah pengangguran di antara lulusan kita ini, semuanya rasanya ingin angkat tangan saja. Alias ‘terserah’ mau ke mana.

Kita serba dihadapkan pada persoalan yang dilematis. Indonesia butuh perawat banyak. Sekolah keperawatan banyak berdiri. Lalu bermunculan ratusan perguruan tinggi, seperti jamur di musim hujan. Siapa yang memberi ijin pendiriannya?

Namun, begitu mereka lulus, ternyata kita tidak siap memberikan jalan keluarnya. Jika persoalannya tidak dibicarakan dengan melibatkan pemerintah sebagai pihak yang paling menentukan dalam perijinan pencetakan tenaga kerja ini, lantas kepada siapa lagi kita akan bersandar? Perijinan pendirian sekolah, standard kurikulum, tempat praktik, kesempatan kerja, hingga prosedur jika harus kerja di luar negeri. Semua ini butuh semacam flowchart yang jelas.

Kesimpulan

Tadi pagi saya berbicara lewat Facebook dengan Achmad Sudradjat, seorang staf pengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, mantan karyawan KBRI di Qatar. Beliau bilang kalau barusan dikenalkan dengan Prof. Yani, mantan Ketua PPNI, lewat seorang kenalannya. Sebuah berita baik terkait dengan perekrutan perawat kita ke luar negeri, karena beliau bersedia membantu proses rekrutmen perawat kita ke Qatar.

Pengangguran perawat di Indonesia selayaknya secara serius harus ditangani. Proses lancarnya perekrutan ke luar negeri hanyalah sebagian contoh kecil langkah yang harus dibenahi. Yang perlu dilibatkan dalam proses pemecahan memang perlu kerjasama banyak pihak.

Namun demikian, guna perbaikan profesi keperawatn kita, beberapa aspek perlu diparhatikan. Pertama: bersatunya ahli pendidikan keperawatan dan bikin standard kurikulumnya. Nggak usah yang muluk-muluk! Pemerintah harus strict terhadap perijinan pendidikan/sekolah. Jangan obral. Cetak tenaga dosen yang berkualitas serta bayar sesuai standard biar tidak ngajar di sana-sini. Jika perlu, mari para perawat berpolitik! Biar UU Keperawatan cepat terealisasi.

Kedua, seleksi mahasiswa serta ambil mereka yang memang memiliki motivasi. Agar nanti jangan banyak bermunculan tenaga perawat, tapi kurang kompeten. Ketiga, libatkan sektor swasta dalam pengkayaan kompetensi. Jika perlu, ada eksibisi secara periodik di sejumlah kota besar di Indonesia tentang lowongan pekerjaan. atau pula, hadirkan dari luar negeri, negara-negara yang membutuhkan banyak perawat (why not?). Keempat: berikan awareness kepada masyarakat. Bila perlu lewat radio atau televise tentang peran, tantangan serta prospektif perawat di Indonesia.

Dan yang terakhir: undanglah kami yang sudah lama di luar negeri ini. Siapa tahu, bisa jadi ‘lentera’ di tengah redupnya sinar profesi keperawatan kita!

Wallahu’alam!

Doha, 13 March 2011

Shardy2@hotmail.com

Leave a Reply